Oleh : Teguh
Dengan mengemban Panca Prasetia Korpri, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia memiliki banyak hal yang layak untuk kita review. Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat sudah sepantasnya anggota Korpri berjiwa kesatria dalam menerima segala macam kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Anggota Korpri yang identik dengan pegawai negeri atau ”pegawainya” pemerintah adalah gambaran berbagai sorotan yang belum mengimplementasikan secara optimal : kedisiplinan, produktifitas, kinerja dan moral (akhlak). Dalam keseharian dinilai masih jauh dari yang dicita-citakan oleh nilai-nilai dalam Panca Prasetia, sebagai filosofi dasar anggota Korpri.
Tulisan ini mencoba melihat fenomena yang menyentuh perlunya perubahan mendasar para elemen dan elite anggota Korpri di semua lini. Kita akan mereview kembali betapa pentingnya nilai-nilai dasar yang wajib dipegang teguh oleh semua, dalam hal ini kaitannya dengan urgensi moral aparatur. Walaupun pada dasarnya tatanan kehidupan bangsa Indonesia akhir-akhir ini tidak hanya dimulai dari perilaku apartur, melainkan telah terlampau kompleks, sehingga memunculkan apa yang disebut dengan reformasi. Reformasi (Re = kembali, Format/Formatie = bentuk) yang berkembang sejak tahun 1998 merupakan kehendak bangsa Indonesia untuk meredefinisikan seluruh tatanan, aturan dan pelaku utama biokrasi yang secara formal selama beberapa dasawarsa mendapat legitimasi.
Bentuk-bentuk aturan dan tatanan yang dianggap mapan, ditinjau kembali sebagai upaya penghilangan unsur-unsur yang berbias penyimpangan. Disadari, dengan terkuaknya berbagai penyimpangan maka citra bangsa secara keseluruhan di mata masyarakat dan dunia kurang begitu menguntungkan; di antaranya secara moral merendahnya apresiasi masyarakat terhadap aparatur dan secara ekonomis berkurangnya investasi bertambahnya pengangguran. Norma-norma hukum, ekonomi, politik, keamanan dan hak asasi manusia (HAM); bahkan moral dan etika bangsa menjadi tameng untuk membenarkan kehendak individu. Maka sebagian komponen bangsa --yang belakangan disebut reformis-- menghendaki agar segera diagendakan perubahan-perubahan yang mendasar untuk mengembalikan tatanan yang dianggap menyimpang itu kembali pada rel yang sebenarnya. Dengan demikian reformasi menjadi kendaraan utama untuk keluar menuju kearah perbaikan total.
Keragaman Rawan Gesekan
Dikembalikan pada hakekat bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk maka tidak mustahil banyak sekali kerawanan yang terjadi dan mengakibatkan terpecahnya keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Bila lima macam agama yang diakui, puluhan adat istiadat yang berkembang, ratusan bahasa, ribuan pulau dan jutaan warga masyarakat, tentunya moral dan akhlaknya pun berbeda satu sama lain. Ini berarti teramat riskan dengan terjadinya gesekan, konflik dan intrik antar sesama. Di sinilah keberagaman sebagai sumber krisis jika tidak dikelola dengan arif.
Untuk itu, memahami akan hakekat kemajemukan tersebut diperlukan sikap saling pengertian satu sama lain, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat maupun bangsa. Terlebih disadari bahwa keberagaman ternyata merupakan titah dari Yang Maha Kuasa; maka prinsipnya bila diambil nilai positif terdapat sumber yang menguntungkan yang dalam bahasa agama Islam disebut rahmat.
Namun demikian, betapun perbedaan sebagai sumber krisis atau sebagai sumber rahmat sangat bergantung pada moral (baca : akhlak) setiap anak bangsa.di sisni kita dibenarkan untuk mengharap kemungkinan peranan agama secara lebih besar. Bagi Muslim selain timbul dari kesadaran keimanannya, memiliki peran dan pengaruh sangat besar pula dalam menentukan perubahan akhlak dan moral bangsa ini. Oleh karena itu, terdorong untuk melihat diri sendiri dengan jujur melalui pertanyaan pribadi : Benarkah umat ini telah dijiwai dan dibimbing oleh akhlak yang mulia? Sudahkah umat ini memenuhi penegasan Nabi Muhammad SAW bahwa dirinya diutus hanyalah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak?
Kita sering membanggakan diri sebagai bangsa Timur (dengan konotasi : berbudaya tinggi, beradab sekaligus penuh adab) atau bangsa yang religius (yang berarti pula memilki akhlak yang diajarkan oleh setiap agama), tetapi dapat dikatakan bahwa kebanggaan tersebut ternyata kosong belaka. Bagaimana mungkin bila bangsa ini berakhlak dan bermoral tetapi perangkat, aturan, norma : hukum, politik, ekonomi ternyata banyak diselewengkan. Bagaimana mungkin bila berakhlak : sopan, berbudi pekerti luhur, ramah bila orang asing baik sebagai wisatawan atau investor menemukan kejanggalan dalam perlakuan. Si wisatawan kaget dengan penodongan dan penjambretan di jalanan sementara investor ketakutan dengan perilaku para buruh yang senantiasa menuntut hak dengan mengesampingkan kewajibannya. Semua ketidaknyamanan bersumber dari moralitas anak bangsa yang tak terkendali dengan mengatasnamakan hak-hak bangsa. Mereka menemukan bangsa yang (maaf) merusak, membakar, menjarah, korup dan sekian banyak predikat negatif lainnya. Kita termasuk bangsa yang pandai membuat aturan, perangkat, sistem dan asas serta kita pun bangsa yang taat dengan asas bagaimanapun resikonya. Akan tetapi dibalik itu kita pun dinilai termasuk yang tidak konsisten dengan aturan yang kita buat sendiri.
Peran Akhlak
Bangsa lain melihat bagaimana pungli dijumpai dimana-mana, penyelewengan sudah cukup sebagai skandal yang memalukan. Pemaknaan conflict of interest di negeri yang beradab ini masih sedemikian lemahnya atau bahkan tidak ada sama sekali. Akhirnya dalam kenyataan praktek-praktek ekonomi, politik, hukum, birokrasi dan sebagainya sangat bertentangan dengan deklarasi moral bangsa kita yang nota bene sebagai bangsa yang bermoral, berakhlak dan beragama.
Ketimpangan sosial, ekonomi, penerapan hukum dan keadilan dengan memandang bulu saat itu tidak karena keslahan kita sendiri. Yaitu karena tidak adanya prinsip berpegang teguh pada akhlak dan moral sebagaimana yang dikehendaki oleh setiap agama. Agama menjadi sendi pokok ketahanan suatu bangsa menghadapi panca roba zaman. Tanpa akhlak yang baik suatu bangsa akan binasa. Sebuah syair berbahasa Arab menyebutkan :
Sesungguhya bangsa-bangsa itu tegak selama (mereka berpegang pada) akhlaknya. Bila akhlak mereka rusak dan binasa pulalah mereka.
Akhlak dan moral sangat menentukan kejayaan dan kehancuran suatu bangsa. Pembinaan moral bangsa secara hukum dimulai oleh penegak keadilan dan ditegakkannya produk hukum pun harus sejalan dengan moral agama. Sementara penegak keadilan pun harus berpandangan bahwa hukum dan keadilan yang diembannya sebagai amanah Tuhan yang harus dijunjung tinggi. Begitu pula pembinaan moral yang lain : politik, ekonomi dan seterusnya, harus berpangkal pada akhlak politik (high politics) serta moral ekonomi yang sebenarnya. Artinya, tidak sekedar perprinsip pada pengeluaran modal yang sedikit mungkin untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ini akan melanggar akhlak ekonomi yang diajarkan oleh agama apapun.
Prinsip Mazhavelle yang perpegang pada penghalalan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda benar-benar awal dari kehancuran suatu bangsa secara keseluruhan.
Moral itulah yang akan menciptakan kebaikan, siapa pun yang menegakkanya. Dan pelanggaran terhadap keadilan akan mengakibatkan malapetaka, siapa pun yang melakukannya. Oleh sebab itu, didalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan sekalipun mengenai karib, kerabat, teman (kroni) serta familinya. Sekaligus tidak dibenarkan karena suatu kebencian dan konflik pribadi membuat keadilan tidak dapat ditegakkan. Rasulullah Saw, pernah mengultimatum dihadapan putri dan Sahabat-sahabatnya : ” Seandainya putriku (fatimah) ini mencuri, maka biar aku (Rasul) sendiri yang akan memotong tangannya ”.
Prinsip akhlak di dalam Islam juga dilihat dari aspek-aspek yang lain, termasuk sosial dan ekonomi. Bahwa kewajiban memperhatikan kaum terlantar (dhu’afaa), jika tidak dilakukan dengan sepenuhnya akan mengakibatkan kehancuran suatu masyarakat. Implikasi dari usaha menegakkan keadilan bagi merekan ialah dengan memperjuangkan kepentingan golongan masyarakat yang terpuruk serta kurang beruntungnya nasibnya itu. Padahal, selama ini terlihat oleh kita bahwa penerapan keadilan sosial belum sepenuhnya menyentuk masyarakat tersebut. Kebijakan ekonomi bertumpu dan berputar pada pengusaha-pengusaha tertentu, sehingga menjadikan ketimpangan keadilan sosial dan ekonomi lebih menjolok. Untuk itulah diperlukan tatanan dan aturan yang mendukung keberadaan (eksistensi) sosial ekonomi di semua lini masyarakat, baik kecil maupun menengah tanpa mengesampingkan kelas atas.
Dalam hal ini diperlukan rancangan aturan yang berbasis pada keadilan sehingga praktek-praktek bisnis yang tidak sehat dapat dihilangkan. Demikian pula aturan-aturan tersebut benar-benar mampu menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan manipulasi yang berdampak pada penguasaan/monopoli suatu usaha. Lebih dari itu semua, pelaku kebijakan teras atas serta komponen masyarakat penegak keadilan pun harus bertumpu pada moral yang ditegakkan oleh hati nuraninya. Bukan sekedar karena aturan semata. Semoga. ***
Selengkapnya...
Wednesday, November 19, 2008
URGENSI MORAL BAGI PNS
Korpri dan Neofeodalisme dalam Birokrasi
Ditulis oleh: Sawali Tuhusetya
Pada 29 November 2007, Korpri genap berusia 36 tahun. Jika dianalogikan dengan kehidupan manusia, rentang usia tersebut bisa dibilang masih cukup muda. Usia yang identik dengan idealisme, tetapi tak jarang gampang tersulut emosi dan tensi tinggi. Wadah non-kedinasan bagi pegawai yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 82 tahun 1971 ini –warisan rezim Orde Baru– dinilai makin eksis berkiprah di tengah riuhnya dinamika zaman. Korpri dinilai cukup berhasil dalam melakukan pembinaan dan penggalangan eksternal secara total dan intens kepada para anggotanya. Dengan doktrin “Bhinneka Karya Abdi Negara” didukung mobilitas andal, Korpri telah mampu menyamakan gerak, langkah, pikiran, dan tindakan para pegawai yang tersebar di segenap lini dan sektor kehidupan. Sungguh, bukan soal mudah mengakomodasi dan mengakumulasi beragam profesi dalam satu visi.
Meskipun demikian, secara jujur harus diakui, masih banyak masalah krusial yang belum teratasi, masih banyak agenda penting yang luput dari perhatian. Dalam rentang usia yang belum bisa dibilang “dewasa”, Korpri dituntut untuk bisa bersikap arif dan dewasa dalam menangani masalah-masalah yang muncul maupun menyikapi kritik yang mencuat. Ibarat sosok pemuda, Korpri harus sanggup memanggul beban idealisme di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin berat. Upaya meningkatkan bobot dan mutu pengabdian pegawai demi terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa “harus” menjadi agenda yang urgen dan penting untuk digarap.
Dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (klausul Menimbang butir a). Untuk itu, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (klausul Menimbang butir b) .
Makna dan nilai luhur yang tersirat dari ketentuan tersebut ialah bahwa dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya, seorang pegawai harus mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia, dilandasi semangat religius, dedikasi, dan loyalitas tinggi.
Tampaknya ketentuan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi secara intensif oleh segenap jajaran warga Korpri. Diakui atau tidak, masih ada keeenderungan pegawai kita yang bermental feodal dan elitis. Status priyayi yang diwariskan oleh kaum penjajah tampak belum benar-benar terkikis. Mereka bukannya mau melayani masyarakat dengan sikap yang baik dan tulus, melainkan malah minta dilayani ala “borjuis kecil”. Bahkan, di dalam Korpri ditengarai telah muncul fenomena neo-feodalisme dalam tatanan birokrasi. Para pegawai yang seharusnya menjadi abdi negara dan abdi masyarakat justru terkesan elitis dan eksklusif. Mereka dinilai makin jauh jaraknya dari masyarakat.
Yang memprihatinkan, tragedi penggusuran dan razia terhadap pedagang-pedagang kecil masih marak dan terus terjadi di berbagai kota. Bahkan, isu penilapan beras untuk rakyat miskin (raskin) atau bantuan untuk korban bencana sudah jadi rahasia umum yang terungkap di depan publik. Esensi utama sebagai abdi masyarakat belum terealisasikan dalam tataran praktek. Idiom-idiom miring, semacam pungutan liar (pungli), manipulasi dan mark-up anggaran, kolusi, korupsi, atau nepotisme masih sangat kental melekat dalam tubuh Korpri.
Keluhan masyarakat tentang rendahnya mutu pelayanan di sektor publik yang ditandai dengan ruwetnya birokrasi dan masih sumirnya pemahaman budaya disiplin masih sering terdengar. Simaklah “somasi terselubung” yang gencar disuarakan oleh masyarakat luas lewat Surat Pembaca di berbagai media cetak. Kasus ganti rugi tanah yang dinilai tidak layak, belum optimalnya pelayanan hukum sehingga memicu munculnya rumor “mafia” peradilan, pengurusan sertifikat tanah yang berbelit-belit, atau lambannya pelayanan administrasi di kantor-kantor yang bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat merupakan fenomena umum yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Kondisi tersebut diperparah dengan munculnya “oknum” pegawai yang bermental korup, sehingga tak segan-segan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk melakukan korupsi, manipulasi, kolusi, dan sederet ulah tak jujur lainnya yang merugikan kepentingan publik. Jika kondisi semacam itu dibiarkan berlarut-larut, jelas membuat citra pegawai merosot, masyarakat pun jadi tidak respek lagi terhadap figur pegawai. Dalam keadaan demikian, Korpri harus semakin mempertajam visi dan misinya dalam menegakkan disiplin pegawai, mengakarkan roh spiritual ke dalam nurani setiap pegawai, dan meningkatkan profesionalisme pegawai dalam upaya memberikan pelayanan publik yang bermutu dan berbobot.
Setidaknya, ada tiga agenda penting yang perlu dilakukan oleh Korpri dalam upaya meningkatkan mutu dan bobot pelayanan publik yang mesti disosialisasikan secara gencar kepada segenap jajaran warga Korpri. Pertama, meningkatkan keterampilan profesional pegawai. Entitas profesionalisme akan tampak pada sosok pegawai yang cekatan dan terampil mengemban tugasnya di lapangan. Upaya merekrut calon pegawai hendaknya lebih diperketat melalui uji keterampilan yang selektif sesuai bidangnya masing-masing, sehingga tidak lagi merasa “gagap” setelah menyentuh tugasnya di lapangan. Upaya ini mesti didukung oleh kinerja dunia pendidikan yang mampu menghasilkan out-put yang memiliki basis kognitif, afektif, dan psikomotorik andal.
Kedua, mengekstensifkan dan mengintensifkan wawasan pegawai. Sebagai salah satu “pilar” pembangunan, tugas rutin pegawai di lapangan akan semakin “afdol” jika ditunjang dengan wawasan dan visi yang luas. Upaya memberikan kesempatan belajar dan pemberian beasiswa studi lanjut bagi para pegawai yang potensial perlu lebih digalakkan. Selain itu, setiap pegawai hendaknya memiliki hasrat belajar secara simultan dan berkelanjutan, baik lewat buku maupun kehidupan, untuk lebih meningkatkan aktualitas diri sesuai bidang tugas yang digelutinya.
Ketiga, mempertinggi integritas kepribadian pegawai. Munculnya mentalitas korup dan tidak jujur yang dibingkai kepentingan dan pamrih sempit, boleh jadi lantaran keringnya integritas kepribadian, sehingga merasa tak berdosa ketika melakukan setumpuk dosa dan penyimpangan moral.
Melahirkan pegawai yang tinggi integritas kepribadiannya jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Korpri di tengah-tengah semakin dahsyatnya pola hidup konsumtif, materialistis, dan hedonis yang melanda kehidupan global saat ini. Dalam hal ini, Korpri harus lebih gencar lagi dalam mengakarkan kode etik “Panca Prasetya Korpri” kepada para pegawai, sehingga tidak terperangkap menjadi slogan moral yang kehilangan nilai spiritualnya. Kode etik tersebut harus mendarah daging dan bernaung-turba ke dalam nurani pegawai, tidak cukup sekadar dihafalkan tanpa penghayatan dan pengamalan.
Sisi lain yang penting dicermati adalah tak henti-hentinya “meniupkan” roh spiritualisme ke dalam dada warga Korpri. Dengan semangat spiritualisme yang terus memancar, warga Korpri akan semakin optimal mengemban tugas sehinngga tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan “konyol” yang bisa meruntuhkan namanya sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat.
Dengan demikian, menjalani profesi sebagai pegawai negeri tidak semata-mata berupa pelepasan energi fisik untuk menghasilkan sesuatu, tetapi pada tugas tersebut juga melekat faktor spiritual. Selain menghasilkan sesuatu, mereka juga dapat mengekspresikan diri dalam melaksanakan tugasnya yang berfungsi sebagai simbol menjadi sebuah “kode” yang menunjuk nilai atau makna tertentu (Sartono Kartodirdjo, 1994:105).
Nilai kesalehan, baik pribadi maupun sosial, agaknya bisa menjadi resep mujarab dalam mencegah berjangkitnya “penyakit” moral. Dengan landasan spiritual yang tinggi, tanpa ada pengawasan melekat pun seorang pegawai tidak akan mudah tergiur dan tergoda untuk melakukan tindakan tercela, sebab setiap gerak-geriknya senantiasa merasa diawasi oleh Yang Maha melihat.
Agar bisa memberikan mutu pelayanan yang baik kepada publik, pengejawantahan nilai-nilai kepemimpinan luhur perlu menjadi sebuah keniscayaan bagi pegawai negeri. Agaknya, insan pegawai negeri, khususnya para pemimpin di jajaran birokrasi, bisa becermin dan sekaligus mengambil hikmah dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ajaran Asthabrata, sebuah ajaran luhur tentang perilaku hidup yang pernah diterima Arjuna dari Begawan Kesawasidhi. Ajaran ini mengandung delapan watak alam yang bisa dijadikan sebagai “simbol moralitas” manusia modern di tengah-tengah dahsyatnya gerusan nilai global yang gencar menawarkan gaya hidup konsumtif, materialistis, dan hedonis.
Pertama, watak bumi (simbol karakter manusia yang mau memeratakan kekayaannya kepada siapa pun tanpa pilih kasih). Kedua, watak matahari (mampu memberikan penerangan, kehangatan, dan energi secara merata kepada mereka yang membutuhkan). Ketiga, watak bulan (mampu membahagiakan orang lain dengan penuh sentuhan kelembutan cinta dan kasih sayang terhadap sesama). Keempat, watak angin (bersikap adaptif dan bisa bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan status, agama, atau ras).
Kelima, watak samudra (mampu menampung keluhan, aspirasi, dan masukan orang lain dengan tingkat kesabaran yang tinggi). Keenam, watak air (bersikap adil dan ikhlas, tidak arogan, tidak mau menang sendiri, dan memiliki semargat persaudaraan yang tinggi terhadap sesama). Ketujuh, watak api (memiliki kekuatan pelebur yang mampu memecahkan masalah yang muncul). Dan kedelapan, watak bintang (tegar, tangguh, dan tidak mudah tergoda untuk melakukan perbuatan tercela).
Agaknya, nilai-nilai dalam ajaran Asthabrata terkesan “perfeksionis” dan terlalu berlebihan diharapkan dari figur seorang pegawai negeri. Untuk bisa direalisasikan pada tataran praktek dibutuhkan perhatian serius dan kesadaran tinggi. Akan tetapi, jika komitmen dan tanggung jawab moralnya senantiasa ditujukan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara serta seluruh masyarakat, nilai-nilai luhur tersebut bukan mustahil akan menjadi entitas jatidiri warga Korpri yang pada gilirannya akan muncul sosok pegawai yang bervisi kerakyatan, kemanusiaan, kejujuran, dan tidak korup.
Di tengah-tengah arus globalisasi, visi dan misi yang mesti dipikul Korpri sebagai satu-satunya wadah non-kedinasan bagi pegawai negeri memang tidak semakin ringan. Dalam kondisi demikian, Korpri mesti bersikap terbuka terhadap kritik sehingga tidak akan terjebak menjadi sebuah organisasi yang kaku dan tertutup.
Seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan pendidikan masyarakat, Korpri juga semakin dituntut untuk mampu memberikan mutu pelayanan publik yang baik dan memuaskan. Hanya dengan cara demikian, kiprah Korpri akan semakin eksis, citra pegawai negeri akan terbangun, masyarakat pun akan semakin respek terhadap keberadaan Korpri dan pegawainya. Sebuah tantangan yang butuh dijawab oleh Korpri. Nah, dirgahayu Korpri! ***
Selengkapnya...
Korpri dan Mutu Pelayanan Publik
Ditulis oleh: Sawali Tuhusetya
Tanggal 29 November 1997, hari ini Korpri genap berusia 26 tahun. Sejak terbentuk berdasarkan Keppres No. 82 tahun 1971, banyak kalangan menilai, Korpri kian eksis berkiprah di tengah riuhnya dinamika zaman. Korpri dinilai cukup berhasil dalam melakukan pembinaan dan penggalangan eksternal secara total dan intens kepada para anggotanya sesuai fungsinya sebagai wadah non-kedinasan bagi pegawai negeri.
Dengan doktrin “Bhinneka Karya Abdi Negara” didukung mobilitas andal, Korpri telah mampu menyamakan gerak, langkah, pikiran, dan tindakan para pegawai yang tersebar di segenap lini dan sektor kehidupan. Sungguh, bukan soal mudah mengakomodasi dan mengakumulasi beragam profesi dalam satu visi.
Namun demikian, secara jujur harus diakui, masih banyak masalah krusial yang belum teratasi, masih banyak agenda penting yang luput dari perhatian. Dalam rentang usia yang belum bisa dibilang “dewasa”, Korpri dituntut untuk bisa bersikap arif dan dewasa dalam menangani masalah-masalah yang muncul maupun menyikapi kritik yang mencuat. Ibarat sosok pemuda, Korpn harus sanggup memanggul beban idealisme di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin berat. Upaya meningkatkan bobot dan mutu pengabdian pegawai demi terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa “harus” menjadi agenda yang urgen dan penting untuk digarap.
Dalam pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditegaskan bahwa pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah Republik Indonesia, bersatu padu, bermental baik, bersih, berwibawa, dan berhasil guna.
Makna dan nilai luhur yang tersirat dari ketentuan tersebut ialah bahwa dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya, pegawai harus mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia, dilandasi semangat religius, dedikasi, dan loyalitas tinggi.
Profesionalisme
Tampaknya ketentuan di atas belum sepenuhnya terinternalisasi secara intensif oleh segenap jajaran warga Korpri. Diakui atau tidak, masih ada keeenderungan pegawai kita yang bermental feodal dan elitis. Status priyayi yang diwariskan oleh kaum penjajah tampak belum benar-benar terkikis. Mereka bukannya mau melayani masyarakat dengan sikap yang baik dan tulus, melainkan malah minta dilayani ala “borjuis kecil”. Esensi utama sebagai abdi masyarakat belum terealisasikan dalam tataran praktek.
Keluhan masyarakat tentang rendahnya mutu pelayanan di sektor publik yang ditandai dengan ruwetnya birokrasi dan masih sumirnya pemahaman budaya disiplin masih sering terdengar. Simaklah “somasi terselubung” yang gencar disuarakan oleh masyarakat luas lewat Surat Pembaea di berbagai media cetak. Kasus ganti rugi tanah yang dinilai tidak layak, belum optimainya pelayanan hukum sehingga memicu munculnya rumor “mafia” peradilan, pengurusan sertifikat tanah yang berbelit-belit, atau lambannya pelayanan administrasi di kantor-kantor yang bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat merupakan fenomena umum yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Kondisi tersebut diperpar+ah dengan munculnya “oknum” pegawai yang bermental korup, sehingga tak segan-segan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk melakukan korupsi, manipulasi, kolusi, dan sederet ulah tak jujur lainnya yang merugikan kepentingan publik. Jika kondisi semacam itu dibiarkan berlarut-larut, jelas membuat citra pegawai merosot, masyarakat pun jadi tidak respek lagi terhadap figur pegawai.
Dalam keadaan demikian, Korpri harus semakain mempertajam sisi dan misinya dalam menegakkan disiplin pegawai, mengakarkan ruh spiritual ke dalam nurani setiap pegawai, dan meningkatkan profesionalisme pegawai dalam upaya memberikan pelayanan publik yang bermutu dan berbobot.
Setidaknya, ada tiga agenda penting Korpri dalam upaya meningkatkan mutu dan bobot pelayanan publik yang mesti disosialisasikan secara gencar kepada segenap jajaran warga Korpri.
Pertama, meningkatkan keterampilan profesional pegawai. Entitas profesionalisme akan tampak pada sosok pegawai yang cekatan dan terampil mengemban tugasnya di lapangan. Upaya merekrut calon pegawai hendaknya lebih diperketat melalui uji keterampilan yang selektif sesuai bidangnya masing-masing, sehingga tidak lagi merasa “gagap” setelah menyentuh tugasnya di lapangan. Upaya ini mesti didukung oleh kinerja dunia pendidikan yang mampu menghasilkan out-put yang memiliki basis kognitif, afektif, dan psikomotorik andal.
Kedua, mengekstensifkan dan mengintensifkan wawasan pegawai. Sebagai salah satu “pilar” pembangunan, tugas rutin pegawai di lapangan akan semakin “afdol” jika ditunjang dengan wawasan dan visi yang luas. Upaya memberikan kesempatan belajar dan pemberian beasiswa studi lanjut bagi para pegawai yang potensial perlu lebih digalakkan. Selain itu, setiap pegawai hendaknya memiliki hasrat belajar secara simullan dan berkelanjutan, baik lewat buku maupun kehidupan, untuk lebih meningkatkan aktualitas diri sesuai bidang tugas yang digelutinya.
Dan ketiga, mempertinggi integritas kepribadian pegawai. Munculnya mentalitas korup dan tidak jujur yang dibingkai kepentingan dan pamrih sempit, boleh jadi lantaran keringnya integritas kepribadian, sehingga merasa tak berdosa ketika melakukan setumpuk penyimpangan moral. Melahirkan pegawai yang tinggi integritas kepribadiannya jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Korpri di tengah-tengah semakin dahsyatnya pola hidup konsumtif, materialis, dan hedonis yang melanda kehidupan modern saat ini. Dalam hal ini, Korpri harus lebih gencar lagi dalam mengakarkan kode etik “Saptaprasetya Korpri” kepada para pegawai, sehingga tidak terperangkap menjadi slogan moral yang kehilangan nilai spiritualnya. Kode etik tersebut harus mendarah daging dan bernaung-turba ke dalam nurani pegawai, tidak cukup sekadar dihafalkan tanpa penghayatan dan pengamalan.
Roh Spiritual
Sisi lain yang penting dicermati adalah tak henti-hentinya “meniupkan” roh spiritualisme ke dalam dada warga Korpri. Dengan semangat spiritualisme yang terus memancar, warga Korpri akan semakin optimal mengemban tugas sehinngga tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan “konyol” yang bisa meruntuhkan namanya sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat.
Dengan demikian, menjalani profesi sebagai pegawai negeri tidak semata-mata berupa pelepasan energi fisik untuk menghasilkan sesuatu, tetapi pada tugas tersebut juga melekat faktor spiritual. Selain menghasilkan sesuaiu, mereka juga dapat mengekspresikan diri dalam melaksanakan tugasnya yang berfungsi sebagai simbol menjadi sebuah “kode” yang menunjuk nilai atau makna tertentu (Sartono Kartodirdjo, 1994:105).
Nilai kesalehan, baik pribadi maupun sosial, agaknya bisa menjadi resep mujarab dalam mencegah berjangkitnya “penyakit” moral. Dengan landasan spiritual yang tinggi, tanpa ada pengawasan melekat pun seorang pegawai tidak akan mudah tergiur dan tergoda untuk melakukan tindakan tercela, sebab setiap gerak-geriknya senantiasa merasa diawasi oleh yang Maha melihat.
Agar bisa memberikan mutu pelayanan yang baik kepada publik, pengejawantahan nilai-nilai kepemimpinan luhur perlu menjadi sebuah keniscayaan bagi pegawai negeri. Dalam lampiran keputusan Munas IV Korpri tahun 1994 No: Kep. 05/ Munas/1994 tanggal 16 April 1994, setidaknya ada sebelas asas kepemimpinan luhur yang bisa dipedomani warga Korpri dalam mengemban tugasnya, yakni: takwa (menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan). ing ngarsa asung tuladha (di depan memberi teladan), ing madya mangun karsa (di tengah membangkitkan tekad dan semangat serta berprakarsa), tut wuri handayani (di belakang sebagai kekuatan pendorong), waspodo purbowiseso (waspada dan berani mengoreksi), ambeg parama arta (mampu menentukan dan memilih prioritas), prasojo (sederhana dan tidak berlebihan), setya (setia dan taat kepada pimpinan), gemi nastiti (hemat dan cermat), belaka (jujur dan penuh keterbukaan), dan legawa (ihlas).
Agaknya, nilai-nilai di atas terkesan “perfeksionis” dan terlalu berlebihan diharapkan dari figur seorang pegawai negeri. Untuk bisa direalisasikan pada tataran praktek dibutuhkan perhatian serius dan kesadaran tinggi. Akan tetapi, jika komitmen dan tanggung jawab moralnya senantiasa ditujukan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara serta seluruh masyarakat, nilai-nilai luhur tersebut bukan mustahil .akan menjadi entitas jatidiri warga Korpri yang pada gilirannya akan muncul sosok pegawai yang bervisi kerakyatan, kemanusiaan, kejujuran, dan tidak korup.
Di tengah-tengah arus globalisasi, visi dan misi yang mesti dipikul Korpri sebagai satu-satunya wadah non-kedinasan bagi pegawai negeri memang tidak semakin ringan. Dalam kondisi demikian, Korpri mesti bersikap terbuka terhadap kritik sehingga tidak akan terjebak menjadi sebuah organisasi yang kaku dan tertutup.
Seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan pendidikan masyarakat, Korpri juga semakin dituntut untuk mampu memberikan mutu pelayanan publik yang baik dan memuaskan. Hanya dengan cara demikian, kiprah Korpri akan semakin eksis, citra pegawai negeri akan terbangun, masyarakat pun akan semakin respek terhadap keberadaan Korpri dan pegawainya. Sebuah tantangan yang butuh dijawab oleh Korpri. Nah. dirgahayu Korpri!
(Suara Karya, 29 November 1997)
Selengkapnya...
Ketua Umum Korpri Minta PNS Netral dalam Politik
Surabaya (ANTARA News) - Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Progo Nurdjaman, minta para pegawai negeri sipil (PNS) agar netral dan profesional, tidak menjadi kekuatan politik sebuah partai.
"Sejak bergulirnya reformasi, Korpri harus menjadi penyeimbang serta mampu menjaga netralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya pada simposium Tantangan Revitalisasi Korpri Kedepan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jatim di Surabaya, Selasa.
Progo mengemukakan hal itu terkait banyaknya birokrat yang mencoba maju dalam pemilihan kepala daerah, termasuk dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008 nanti.
Sekjen Depdagri ini mengatakan, berdasarkan UU Kepegawaian, Pegawai negeri Sipil (PNS) harus bebas dari pengaruh parpol atau kekuatan politik lain.
"PNS juga harus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan tidak boleh diskriminatif, baik atas dasar ras, fisik maupun atas dasar pilihan politik," katanya.
Selain itu, ujar Progo, dalam Nomor UU 32 Tahun 2005, PNS tidak boleh dilibatkan oleh kekuatan politik sebagai juru kampanye dalam suatu kegiatan pemilihan.
PNS juga tidak boleh menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk mendukung ataupun menguntungkan calon tertentu dalam sebuah Pilkada.
Pada kesempatan tersebut Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Hotman Siahaan, mengatakan saat ini Korpri dituntut dapat memperbaiki keadaan negara, artinya mampu membangun masyarakat tanpa menjadi kekuatan suatu partai.
"Pada era orde baru, Korpri dijadikan alat kekuasaan yang sangat efektif, sehingga mampu meraih suara terbanyak. Namun, saat ini harus mampu menjaga netralitas serta menjadi kekuatan yang profesional," katanya.(*)
COPYRIGHT © 2007
Selengkapnya...
Sejarah Korpri
Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan suatu organisasi profesi beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah non Departemen. Korpri berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 82 Tahun 1971, 29 November 1971.
Korpri dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna.
Korpri merupakan organisasi ekstra struktural, secara fungsional tidak bisa terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Sehingga keberadaan Korpri sebagai wadah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat harus mampu menunjang pencapaian tugas pokok institusi tempat mengabdi.
Latar belakang sejarah Korpri sangatlah panjang, pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah, karena pengadaannya didasarkan atas kebutuhan penjajah semata.
Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Melalui Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1961 ditetapkan bahwa … Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik (pasal 10 ayat 3). Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya, tetapi disayangkan bahwa, PP yang diharapkan akan muncul ternyata tidak kunjung datang.
Sistem pemerintahan demokrasi parlementer berakhir dengan meletusnya upaya kudeta oleh PKI dengan G-30S. Pegawai pemerintah banyak yang terjebak dan mendukung Partai Komunis. Pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan munculnya Keppres RI Nomor : 82 Tahun 1971 tentang Korpri. Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29 November 1971 itu, Korpri “merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan” (Pasal 2 ayat 2).
Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar “Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI”.Akan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu.
Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas Korpri, sehinga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus dengan kondisi tersebut, sebaiknya Korpri dibubarkan saja, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri.
Setelah Reformasi dengan demikian Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik. Para Kepala Negara setelah era Reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. Senantiasa berpegang teguh pada Panca Prasetya KorpriPP Nomor 12 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota Parpol. Dengan adanya ketentuan di dalam PP ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara.
Selengkapnya...
Visi & Misi
Visi
Terwujudnya Unit Nasional Korpri Dephan sebagai mitra kerja Dephan dalam mengemban tugasnya, serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota.
Misi
Guna merealisasikan Visi tersebut, maka Unit Nasional Korpri Dephan menetapkan Misi sebagai berikut :
a. Mewujudkan organisasi Korpri sebagai penampung aspirasi PNS Dephan
b. Memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat organisasi Korpri
c. Meningkatkan peran serta Korpri dalam membangun kompetensi PNS Dephan
d. Meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota
e. Meningkatkan ketaqwaan dan profesional anggota
f. Mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota Korpri.
g. Mengupayakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
Selengkapnya...
DOKTRIN KORPRI
KODE ETIK KORPRI
PANCAPRASETIA KORPRI
Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah insan :
1. Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung Tinggi Kehormatan Bangsa dan Negara serta Memegang Teguh Rahasia Jabatan dan Rahasia Negara.
3. Mengutamakan Kepentingan Negara dan Masyarakat di atas Kepentingan Pribadi dan Golongan.
4. Bertekad memelihara Persatuan dan Kesatuan bangsa serta Kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Berjuang Menegakkan Kejujuran dan Keadilan, serta Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme
Selengkapnya...
Makna Pancaprasetia Korpri
Kami anggota Korpri merupakan pernyataan dan janji secara sadar, ikhlas dan penuh tanggung jawab kepada diri sendiri, bagi mereka yang secara sah telah menempuh proses rekruitmen, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan serta telah mengucapkan sumpah atau janji dan telah menandatangani ikatan kkerja sebagai Pegawai RI. Oleh karena itu, anggota Korpri dapat dipercaya untuk memikul tugas atau jabatan pemerintahan.
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anggota Korpri dengan sepenuh jiwa mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Sang Maha Pencipta, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketakwaan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk amal dan ibadah merupakan suatu pernyataan terima kasih yang luhur kepada Sang Maha Pencipta.
a. Prasetia Pertama
Setia merupakan sikap batin. Dengan demikian setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sikap batin anggota Korpri dan kesanggupannya mewujudkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada umumnya kesetiaan timbul dari pengetahuan dan pemahaman atas keyakinan yang mendalam terhadap sesuatu.
b. Prasetia Kedua
Setiap anggota Korpri menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. menjunjung tinggi adalah mengankat dan meletakkan sesuatu di atas kepala dengan tujuan menghormati atau menghargainya. kehormatan, menyangkut martabat, harga diri, nilai-nilai keluhuran seseorang atau sesuatu yang menjadi sumber keberadaannya. Dengan demikian, pengertian menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara ialah menjunjung tinggi norma-norma yang hidup pada bangsa dan negara Indonesia.
Memegang teguh rahasia. Rahasia dapat berupa rencana, kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan. Rahasia dapat menimbulkan kerugian atau bahaya apabila diberitakan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. rahasia dapat berupa dokumen tertulis, seperti surat, notulen rapat, peta, dan dapat pula berupa keputusan atau perintah lisan atau rekaman suara dari pejabat yang berwenang. Rahasia ada yang bersifat sangat rahasia, rahasia, atau terbatas, ada yang kerahasiaannya terus menerus, ada rahasia negara dan rahasia jabatan.
Rahasia Negara adalah rahasia yang ruang lingkupnya meliputi seluruh atau sebahagian besar kepentingan negara dan dibuat oleh pimpinan tertinggi negara.
Rahasia Jabatan ialah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan instansi tertentu dan dibuat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
Karena jabatan atau pekerjaannya, pegawai RI yang menduduki jabatan tertentu mengetahui rahasia negara atau rahasia jabatan. Karena setiap kebocoran rahasia selalu menimbulkan kerugian atau bahaya, hendaklah menjadi kewajiban pegawai RI yang bersangkutan untuk memegang teguh rahasia negara atau rahasia jabatan yang diketahuinya atau yang dipercayakan kepadanya. Kewjiban memegang suatu rahasia berlaku terus menerus baik sewaktu masih aktif bekerja maupun sesudah pensiun. Memegang teguh rahasia, selain merupakan etik, juga merupakan kewajiban hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
c. Prasetia Ketiga
Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bergantung pada kualitas dan ketangguhan pegawai RI. Oleh sebab itu pegawai RI harus melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan harus memahami kebijaksanaan pemerintah dan menguasai peraturan perundang-undangan menurut bidangnya masing-masing.
Sebagai Abdi Masyarakat harus selalu memberikan layanan secara profesional yang sebaik-baiknya untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat menurut bidangnya masing-masing dengan cara mempercepat pemberian layanan yang diperlukan masyarakat dan memberikan penjelasan yang diperlukan masyarakat tanpa pamrih..
d. Prasetia Keempat
Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan efek sinergi dari saling ketergantungan antara berbagai unsur di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.. Dalam rangka memelihara/memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, setiap anggota Korpri harus berusaha, antara lain :
1) Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya sehari-hari.
2) Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dan kerja sama di antara rakyat Indonesia yang memeluk agama yang berbeda-beda dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3) Menghormati adat istiadat dan kebiasaan golongan masyarakat.
4) Meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial, khususnya terhadap lapisan masyarakat yang tertinggal di dalam pembangunan.
Kesetiakawanan Korpri merupakan sikap batin dari mereka yang merasa senasib sepenanggungan di dalam mencapai misi bersama yang diembannya. Setiap anggota Korpri harus memelihara kesetiakawanan Korpri. Setia kawan merupakan sikap positif dari mereka yang mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai persamaan cara di dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama personal, fungsional, profesional di antara anggota Korpri.
e. Prasetia Kelima
Berjuang menegakkan/meningkatkan mengandung pengertian kesediaan untuk selalu berbuat sesuatu yang lebih baik secara terus menerus. Kejujuran bagi anggota Korpri ialah ketulusan hati di dalam melaksanakan tugasnya dan tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya. setiap anggota Korpri harus bersikap dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, adil dan bersemangat untuk kepentingan negara.
Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan nasional negara kita. Oleh karena itu, segenap anggota Korpri harus turut serta aktif dan dinamis di dalam meningkatkan kesejahteraan umum demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan kesejahteraan pegawai RI dilakukan sebagai bagian yang menyeluruh dari pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Profesionalisme mengandung pengertian kesanggupan seseorang dalam menghayati, menguasai, mengerjakan suatu konsep/gagasan atau tugas yang dihadapi atau ditugaskan kepadanya. Disamping ilmu pengetahuan dan kemampuan, anggota Korpri hendaklah mempunyai kreativitas yang tinggi. Kreativitas mengandung arti kesanggupan atau keahlian seseorang dalam melahirkan berbagai gagasan, ide, konsep yang tepat, tepat guna dan hasil guna untuk keperluan atau penyelesaian sesuatu secara profesional. ***
Lambang Korpri
Lambang Korpri terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok yaitu Pohon, Rumah/Balairung dan Sayap.
2. Rumah/Balairung dengan lima tiang, melambangkan pemerintahan RI yang stabil dan demokratis berdasarkan Pancasila. Motif Balairung melambangkan pemerintahan yang demokratis. Balairung sebagai tempat bertukar fikiran yang biasa terdapat ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat di kampung-kampung. Kelima tiang dari balairung melukiskan Pancasila sebagai azas Korpri. Lantai gedung balairung yang bersusun harmonis pyramidal melambangkan peningkatan dan pemeliharaan mutu/watak anggota Korpri. Pondamen yang melandasi dan mendukung bagunan balairung adalah sebagai lambang loyalitas tunggal Korpri terhadap Pemerintah dan Negara, karena fungsi dari pondamen tiada lain adalah memberi kekokohan dan kemantapan bagi bangunan yang berada di atasnya.
Panji Korpri
Panji terdiri dari Lambang Korpri dilengkapi dengan motto Korpri yang berbunyi : “ABDI NEGARA” dicantumkan di bawah sayap. Panji berlatar belakang warna hijau sebagai lambang kesuburan tanah air Indonesia. Selengkapnya...
Mars Korpri
Satukan irama langkahmu
Bersatu tekad menuju kedepan
Berjuang bahu membahu
Memberikan tenaga tak segan
Membangun negara yang jaya
Membina bangsa besar sejahtera
Memakai akal dan daya
Membimbing membangun mengemban
Berdasar Pancasila
Dan Undang - Undang Dasar Empat Lima
Serta dipandukan oleh haluan negara
Kita maju terus
Dibawah panji Korpri
Kita mengabdi tanpa pamrih
Didalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa
Korpri maju terus
Selengkapnya...
Tuesday, November 18, 2008
Anggota Korpri Ditjen Renhan Dephan mengikuti upacara dalam rangka memperingati HUT TNI ke 63 Selengkapnya...
Pembinaan rohani personel Ditjen Renhan Dephan dalam rangka memperingati Isra Miraj Tahun 2008 Selengkapnya...
Lomba Pengucapan Panca Prastya Korpri antar Satker Dephan dalam rangka HUT Korpri ke -36 di Gedung Sjafruddin Prawiranegara Ditjen Renhan Dephan. Selengkapnya...
Acara lomba membuat tumpeng antara direktorat Ditjen Renhan Dephan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT Korpri ke - 36 Selengkapnya...
Ketua Umum Korpri Minta PNS Netral dalam Politik
Surabaya (ANTARA News) - Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Progo Nurdjaman, minta para pegawai negeri sipil (PNS) agar netral dan profesional, tidak menjadi kekuatan politik sebuah partai.
"Sejak bergulirnya reformasi, Korpri harus menjadi penyeimbang serta mampu menjaga netralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya pada simposium Tantangan Revitalisasi Korpri Kedepan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jatim di Surabaya, Selasa.
Progo mengemukakan hal itu terkait banyaknya birokrat yang mencoba maju dalam pemilihan kepala daerah, termasuk dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008 nanti.
Sekjen Depdagri ini mengatakan, berdasarkan UU Kepegawaian, Pegawai negeri Sipil (PNS) harus bebas dari pengaruh parpol atau kekuatan politik lain.
"PNS juga harus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan tidak boleh diskriminatif, baik atas dasar ras, fisik maupun atas dasar pilihan politik," katanya.
Selain itu, ujar Progo, dalam Nomor UU 32 Tahun 2005, PNS tidak boleh dilibatkan oleh kekuatan politik sebagai juru kampanye dalam suatu kegiatan pemilihan.
PNS juga tidak boleh menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk mendukung ataupun menguntungkan calon tertentu dalam sebuah Pilkada.
Pada kesempatan tersebut Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Hotman Siahaan, mengatakan saat ini Korpri dituntut dapat memperbaiki keadaan negara, artinya mampu membangun masyarakat tanpa menjadi kekuatan suatu partai.
"Pada era orde baru, Korpri dijadikan alat kekuasaan yang sangat efektif, sehingga mampu meraih suara terbanyak. Namun, saat ini harus mampu menjaga netralitas serta menjadi kekuatan yang profesional," katanya.(*)
Selengkapnya...
Kesadaran Kolektif yang Terkoyak
Ditulis oleh: Sawali Tuhusetya | Saturday, 10 May 2008 |
(Refleksi Satu Dekade Reformasi)
Bangsa merupakan keinsyafan, sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan tujuan bertambah besar karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat oleh karena jasa bersama. (Mohammad Hatta)
Sengaja saya kutip pernyataan Bung Hatta sebagai prolog tulisan ini sekadar untuk mengingatkan betapa sebagai sebuah bangsa, kita (nyaris) telah kehilangan keinsyafan diri untuk bersama-sama membangun peradaban yang lebih terhormat dan bermartabat. Tanpa bermaksud ”memberhalakan” romantisme masa silam, agaknya negeri kita justru telah mengalami set-back. Kita sedang memasuki sebuah fase peradaban yang ”sakit”, di mana rasa kebersamaan, keinsyafan diri, dan kesadaran kolektif telah menjelma ke dalam egoisme dan primordialisme sempit yang mewujud pada pemujaan terhadap kultur kekerasan dalam menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. Persoalan-persoalan kebangsaan telah dimaknai secara sempit; mengalami reduksi dan involusi budaya; sehingga menghilangkan kesejatian diri sebagai bangsa yang santun dan antikekerasan.
Satu abad sudah peristiwa heroik yang menggetarkan nurani bangsa itu berlalu. Budi Utomo (1908) dan Sumpah Pemuda (1928) merupakan dua momentum bersejarah yang akan terus dicatat dalam lembar historis negeri ini, betapa kaum muda selalu menjadi motor perubahan. Keberadaan kaum muda dengan segenap gerak dan dinamikanya senantiasa menyajikan adonan sejarah yang manis dalam upaya menggerakkan roda peradaban. Tidak mustahil apabila ada yang bilang bahwa pemuda bagaikan mutiara yang akan terus memancarkan pamor perubahan pada setiap era dan peradaban.
Kalau kita sedikit falshback ke masa silam, tokoh-tokoh semacam Sutomo, Gunawan, Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryoningrat (Ki Hajar Dewantara), atau Douwes Dekker adalah sosok-sosok kaum muda idealis yang memiliki kesadaran kolektif untuk membangun sebuah bangsa yang merdeka, lepas dari cengkeraman kaum kolonial yang jelas-jelas telah menghancurkan martabat dan eksistensi sebuah bangsa. Dengan nada getir, Ki Hajar Dewantara menyatakan:
Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan dinegeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengkongsi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingan sedikitpun
Tulisan yang dimuat di surat kabar de Expres milik Dr. Douwes Dekker (1913) itu merupakan sebuah contoh ”pemberontakan” yang dengan amat sadar diekspresikan sebagai bentuk protes keras terhadap rencana pemerintah kolonial Belanda yang hendak merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Karena tulisan itulah, dia dan sahabatnya, Tjipto Mangunkusumo, mesti menjalani masa karantina di Negeri Belanda. Sebuah fakta historis, betapa pada zamannya, figur seorang pemuda mempertaruhkan nyali demi menegakkan nilai-nilai kehormatan dan kebenaran dari sebuah bangsa yang tertindas dan terjajah.
Peristiwa-peristiwa heroik semacam itu memang telah jauh melewat. Seiring dengan gerak dan dinamika peradaban, bangsa kita pasca-kemerdekaan terus mengalami perubahan. Tampilnya dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai pucuk pimpinan tertinggi di negeri ini telah membangkitkan sebuah optimisme baru melalui semangat kemandirian dan berdikari sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Namun, agaknya kepemimpinan dwitunggal itu dinilai mulai tereduksi oleh fakta lain di mana nilai-nilai demokrasi hendak dikebiri dan dinafikan. Upaya pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup dengan ikon demokrasi terpimpinnya telah melahirkan banyak kegelisahan dan ketidakpuasan di sebagian kalangan pemuda dan kaum intelektual. Kondisi itu diperparah dengan munculnya kalangan kiri yang berafiliasi ke paham komunis hingga membuat situasi negara tak menentu, bahkan telah melahirkan pertumpahan darah antarsesama warga bangsa. Dalam kondisi semacam itu, muncullah generasi 1966 yang dengan amat sadar ikut berkiprah untuk membangun kembali puing-puing bangsa yang berserakan akibat situasi negara yang chaos dan amburadul.
Kembali bangsa kita mengalami suksesi kepemimpinan. Soeharto yang dielu-elukan sebagai ”penyelamat bangsa” hadir mengibarkan “bendera” Orde Baru. Optimisme pun hinggap di setiap kepala. Pembangunan digalakkan. Pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa dijadikan slogan. Rezim Soeharto pun mampu bertahan hingga tiga dekade. Namun, kekuasaannya yang cenderung berbau korup dengan mengandalkan kekuataan militer yang represif sebagai ”tameng”-nya, membuat kepercayaan rakyat mulai goyah. Hal itu diperparah dengan kondisi perekonomian yang carut-marut akibat krisis moneter pada 1997. Maka, ”keperkasaan”-nya sebagai penguasa tunggal benar-benar berada pada titik nazir ketika kaum muda mahasiswa menggelontorkan roda reformasi. Rezim Orde Baru itu pun tersunggur dari panggung kekuasaan pada bulan Mei 1998, hingga lahirlah Orde Reformasi.
Pasca-reformasi, negeri ini telah mengalami beberapa kali suksesi. Mulai Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga SBY. Namun, arus reformasi yang diharapkan mampu melahirkan perubahan yang bermanfaat buat rakyat itu dinilai masih ”mati suri”. Yang terjadi, justru sebaliknya. Krisis ekonomi telah menimbulkan krisis multidimensi. Kran kebebasan yang dibuka lebar-lebar, disadari atau tidak, telah memicu lahirnya ”rezim-rezim” baru. Kekerasan berbasis sentimen kesukuan, agama, ras, dan golongan meruyak (hampir) di seantero negeri. Nilai-nilai primordialisme hadir bersama kultur kekerasan hingga melahirkan berbagai peristiwa tragis. Angka pengangguran pun merangkak tajam. Kemiskinan merajalela. Kelaparan terjadi di mana-mana. Seiring dengan itu, nilai-nilai nasionalisme kita dipertanyakan. Kita demikian loyo dan tak berdaya ketika negeri jiran kita mencaplok beberapa pulau di daerah perbatasan. Kita juga tak bisa berbuat apa-apa ketika bangsa lain mengklaim hasil budaya anak-anak bangsa sebagai miliknya.
Dalam kondisi semacam itu, kita sangat merindukan lahirnya sosok pemimpin yang memiliki wisdom dan kearifan dalam mengelola negara. Sudah terlalu lama rakyat hidup dalam ketidakpastian. Harga-harga kebutuhan pokok yang terus melambung benar-benar telah menghancurkan daya beli rakyat miskin. Ironisnya, pemerintah justru ingin menaikkan harga BBM yang jelas-jelas akan menambah beban rakyat semakin berat.
Sungguh, kesadaran kolektif kita sebagai bangsa yang terhormat dan bermartabat pada satu dekade reformasi ini telah terluka. Setidaknya, ada semacam ”triumvirat” kesadaran kolektif kita yang terkoyak, yakni kesadaran masa silam (historis), kesadaran masa kini (realistis), dan kesadaran masa depan (futuristis). Ketiga komponen ”triumvirat” ini seharusnya membentuk sebuah kekuatan dahsyat dalam membangun sebuah peradaban. Kesadaran historis, realistis, dan futuristis harus kait-mengait dan berkelindan dalam sebuah mozaik peradaban. Hanya memiliki kesadaran historis, kita akan terjebak dalam romantisme masa silam yang berlebihan. Hanya memiliki kesadaran realistis, kita cenderung menjadi bangsa yang prgmatis. Hanya mengandalkan kesadaran futuristis, kita cenderung menjadi bangsa pemimpi.
Selengkapnya...